Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Melemahkan Daya Saing Indonesia Dibanding Vietnam
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan tajam dari kalangan ekonom. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing Indonesia, terutama dibandingkan Vietnam yang justru menurunkan tarif PPN menjadi 8%.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan harga produk lokal, sehingga mengurangi daya saing di pasar internasional. “PPN bisa dijadikan kompetisi daya saing untuk produk kita. Bagaimana daya saing meningkat jika harga tidak kompetitif?” ujar Telisa dalam Media Gathering Next Policy, Selasa (24/12/2024).
Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memengaruhi daya saing internasional tetapi juga melemahkan ketahanan industri lokal. “Kenaikan PPN akan menekan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan permintaan produk lokal. Hal ini dapat membuat pasar industri lokal yang tengah berkembang menjadi lesu,” jelas Ibnu.
Respons Pemerintah
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah anggapan bahwa kenaikan PPN akan mengurangi daya saing Indonesia. Menurutnya, setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang berbeda. “PPN ini hanya berlaku untuk barang yang sudah ada. Jadi tidak serta-merta mengurangi daya saing Indonesia,” tegasnya, Jumat (13/12/2024).
Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh para ekonom. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada ekspor dan konsumsi rumah tangga. “Dampaknya akan terlihat dari penurunan daya saing, ekspor nasional diproyeksikan turun 1,41%, sementara konsumsi rumah tangga turun 0,26%,” ujar Heri dalam diskusi publik Indef.
Vietnam Ambil Langkah Berbeda
Sebaliknya, Vietnam terus memperpanjang pengurangan PPN menjadi 8% hingga Juni 2025. Langkah ini pertama kali diterapkan pada 2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dinilai berhasil mendorong konsumsi domestik dan memperkuat daya saing internasional produk Vietnam.
Langkah Vietnam yang proaktif dalam menyesuaikan tarif PPN di tengah ketatnya persaingan global menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Jika kebijakan kenaikan tarif PPN tetap berjalan, Indonesia harus menemukan strategi lain untuk menjaga daya saing produk lokal di pasar internasional.
