Pemerintah akan menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari 7,5% menjadi 10% dari harga referensi Kementerian Perdagangan. Kebijakan ini sejalan dengan rencana implementasi program biodiesel B40 yang akan dimulai pada 1 Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa dana pungutan ekspor akan digunakan untuk membiayai insentif biodiesel melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Pendanaan berasal dari dana BPDPKS. Tarif akan naik ke 10% dan digunakan untuk public service obligation (PSO),” ujar Airlangga, Kamis (19/12/2024).
Kenaikan tarif pungutan ekspor ini akan diberlakukan setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait diterbitkan. Namun, Airlangga belum merinci dampak perubahan tarif ini terhadap produk olahan sawit lainnya.
Saat ini, tarif pungutan ekspor untuk CPO diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2024, dengan besaran 7,5%, sementara produk olahan sawit dikenakan tarif 3%-6% berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan.
Dampak Keuangan dan Kritik BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya mengkritisi pengelolaan subsidi biodiesel yang dianggap belum berkelanjutan. Laporan semester I-2024 menyebutkan bahwa 90% dana BPDPKS dialokasikan untuk subsidi biodiesel, yang berisiko mengganggu keberlanjutan pembiayaan program.
Hingga September 2024, BPDPKS mencatat realisasi subsidi biodiesel B35 mencapai Rp17,03 triliun, digunakan untuk produksi 7,73 juta kiloliter (kl). Subsidi tersebut disalurkan untuk menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dan solar.
“Volume hingga 30 September mencapai 7,73 juta kl dengan nilai subsidi Rp17,031 miliar,” kata Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, Rabu (23/10/2024).
Meski demikian, pemerintah optimis bahwa peningkatan pungutan ekspor ini dapat mendukung keberlanjutan program biodiesel B40 yang lebih ambisius.
