Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 diperkirakan akan memengaruhi inflasi domestik. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida Suwandi Budiman, menyebut bahwa dampak kenaikan PPN terhadap inflasi akan terasa, meski tidak signifikan.
“Bila tarif PPN meningkat, biasanya memengaruhi kenaikan harga. Berdasarkan data historis, kenaikan PPN ini berpotensi menambah inflasi sekitar 0,2%,” ujar Aida dalam konferensi pers, Rabu (18/12). Meski demikian, Aida memastikan dampak sebenarnya akan lebih kecil dibanding proyeksi awal, dengan inflasi tetap berada dalam target BI sebesar 1,5%-3,5% pada 2025.
Ia menambahkan bahwa kenaikan harga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga komoditas global turun, harga kebutuhan pokok domestik juga dapat terkendali.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, BI akan melanjutkan kebijakan moneter yang konsisten, termasuk sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga diproyeksi minimal, yakni sekitar 0,02%-0,03%. Hal ini dinilai berkat serangkaian stimulus kebijakan pemerintah untuk meredam dampaknya.
Sebagai contoh, pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1%, sehingga barang tertentu seperti minyak goreng Minyakita, tepung terigu, dan gula industri tetap dikenakan tarif PPN 11%. Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan untuk masyarakat di desil 1 dan 2.
Bantuan lainnya mencakup diskon 50% biaya listrik untuk daya di bawah atau sampai 2200 VA selama dua bulan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sehingga dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi masyarakat tetap terkendali.
