Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut kebijakan tersebut dapat memperparah kondisi industri padat karya yang sudah tertekan akibat tingginya biaya operasional.
“Kebijakan-kebijakan kenaikan UMP pasti ada dampak besar terhadap biaya operasional perusahaan, terutama di sektor padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja. Kami meminta pemerintah untuk tidak menambah beban bagi sektor ini,” ujar Shinta usai acara Outlook Ekonomi 2025, Kamis (19/12).
Untuk mengurangi dampak kenaikan UMP, Shinta meminta pemerintah memberikan berbagai insentif, seperti keringanan pajak badan dan beban iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Apindo juga meminta pemerintah memperjelas definisi sektor yang masuk dalam Upah Minimum Khusus Sektoral (UMPS).
Saat ini, Shinta menyoroti bahwa penetapan upah sektoral sering kali dilimpahkan kepada pemerintah daerah tanpa panduan yang jelas, sehingga menambah beban pengusaha. “UMP saja sudah berat, apalagi ditambah lagi dengan UMPS. Kami meminta pemerintah membuat panduan agar daerah tidak menetapkan sektor secara semena-mena,” tegasnya.
Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tetap stagnan di kisaran 4,90% hingga 5,20% secara tahunan (yoy). Selain itu, pelemahan kelas menengah yang menjadi penopang utama konsumsi dalam negeri menjadi salah satu isu besar yang memengaruhi pertumbuhan.
Menurut Shinta, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta potensi PHK akibat kenaikan UMP tanpa peningkatan produktivitas turut memperburuk situasi. “Dengan kondisi ini, dunia usaha harus benar-benar siap menghadapi tekanan yang lebih besar,” katanya.
Meski begitu, Apindo memprediksi inflasi tahun 2025 tetap terjaga di kisaran target 2,5 ± 1% (yoy) sesuai proyeksi Bank Indonesia. Hal ini dapat tercapai melalui program ketahanan pangan dan substitusi komoditas energi yang lebih efisien.
Shinta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ini. “Kami berharap pemerintah memperhatikan masukan ini agar sektor padat karya tetap bertahan dan tidak mengalami tekanan yang lebih dalam,” tutupnya.
