Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui untuk tidak melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Zulhas menjelaskan bahwa sejak awal revisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, Menteri Perindustrian mengusulkan revisi lebih lanjut. Usulan tersebut bertujuan untuk mengembalikan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang sebelumnya telah dihapus.
“Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Kemudian, dilakukan rapat terbatas tambahan dengan Jokowi untuk membahas usulan dari Kementerian Perindustrian. Meskipun demikian, Zulhas tetap kukuh untuk tidak merevisi Permendag 8 tahun 2024.
“Saya bertahan, saya bilang ada cara lain, belum tentu Pertek itu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya menolak keras. Pak Presiden setuju nggak jadi bikin Permendag lagi,” terangnya.
Menurut Zulhas, Permendag 8 Tahun 2024 bukan biang kerok industri tekstil bangkrut. “Kalau (industri) tekstil mengatakan ‘kita bangkrut gara-gara Permendag 8’, ya nggak benar,” ucapnya.
Zulhas menjelaskan, Pertek yang dihapus adalah yang terbaru. Sementara Pertek untuk TPT sudah ada sejak lama, begitu juga dalam peraturan sebelumnya.
“Karena itu (Pertek TPT) nggak dihapus, TPT tetap ada Pertek. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus,” jelas dia.
Maka, Zulhas memilih pendekatan lain untuk mengidentifikasi penyebab kejatuhan industri sejumlah produk seperti tekstil. Langkah ini melibatkan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
Kita akan lihat apakah betul tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain gara-gara barang impor. Oleh karena itu urusan diserahkan ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dia akan lihat diselidiki tiga tahun terakhir data-data kita. Kalau memang melonjak impor 7 macam produk tadi, maka dia bisa dikenakan tarif, bisa 10%, 20%, bisa 200%. Namanya bea masuk tindakan pengamanan (BMTP),” ungkapnya.
Kedua, pemerintah juga sedang melakukan penyelidikan terkait praktik dumping pada sejumlah produk impor. Penyelidikan ini dilakukan oleh KADI, dan jika terbukti adanya dumping, akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
“Ini bukan balas-membalas, semua negara bisa menerapkan, itu Tiongkok, Jepang, WTO oke, kalau menghancurkan produk dalam negeri, tetapi ada produsedurnya,” ujar dia.
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d crot4d Crot4d crot4d crot4d Crot4d Crot4d crot4d crot4d crot4d crot4d Crot4d
Crot4d Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d
Crot4d Crot4d Crot4d Crot4d Crot4d
Crot4d slot gacor
Slot Gacor slot gacor
Slot Gacor slot88
slot88 slot88
slot88 slot88
slot88 Slot Gacor
Slot Gacor Slot Gacor
Slot Gacor Slot Gacor
Slot Gacor Slot Gacor
Slot Gacor Pink4d