Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sorotan sepanjang 2024. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, menyebutkan bahwa sebanyak 80.000 pekerja terkena PHK sejak Januari hingga awal Desember 2024.
“(Total PHK tahun ini) 80.000-an ya,” kata Noel saat konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (23/12).
Salah satu penyebab utama maraknya PHK, menurut Noel, adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 tahun 2024 dan lonjakan impor barang jadi. Ia mendesak agar regulasi tersebut segera diperbaiki. “Revisi, direvisi (Permendag 8/2024),” tegasnya.
Selain itu, Noel mengungkapkan bahwa 60 perusahaan telah tutup atau melakukan PHK massal. Meski demikian, ia mengakui bahwa data rinci mengenai jumlah pekerja yang terdampak di perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam pengumpulan. “Kami terus berdiskusi dan melakukan mitigasi,” tambahnya.
Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KPPHI) Kemnaker, Heru Widianto, menambahkan bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional telah membahas isu ini. Salah satu rekomendasi hasil rapat adalah revisi Permendag 8/2024 untuk mengatasi persoalan tersebut.
Heru juga menjelaskan bahwa PHK terjadi di berbagai sektor dengan beragam penyebab. Namun, ia optimistis karena jumlah peluang kerja yang tersedia masih lebih tinggi dibandingkan angka PHK. “Penyerapan tenaga kerja masih lebih besar dibandingkan PHK, menurut data BKPM,” jelas Heru.
Untuk mengatasi dampak PHK, Kementerian Ketenagakerjaan bersama para pemangku kepentingan terus membuka peluang kerja melalui job fair. “Ada banyak job fair yang diselenggarakan. Insyaallah, mereka yang mengikuti tes-tes ini bisa diterima di perusahaan baru,” ungkap Heru.
