Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank New York, John Williams, memperkirakan bahwa tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump akan berkontribusi terhadap inflasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa masih ada ketidakpastian besar terkait dampaknya terhadap ekonomi.
Dalam konferensi Bloomberg Invest di New York, Selasa (4/3), Williams menyatakan bahwa tarif kemungkinan akan berdampak pada harga akhir tahun ini. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan bagaimana kebijakan tarif memengaruhi investasi bisnis dan konsumsi masyarakat.
Mengenai kebijakan moneter, Williams menilai bahwa suku bunga saat ini berada dalam posisi yang tepat dan belum perlu diubah dalam waktu dekat. Ia menggambarkan kebijakan The Fed sebagai “sedikit restriktif” dan memperkirakan inflasi akan tetap bergerak menuju target 2%. Para pembuat kebijakan sebelumnya mempertahankan suku bunga stabil setelah menurunkannya sebesar satu poin persentase pada akhir tahun lalu.
Pasar saham global mengalami tekanan akibat tarif perdagangan yang diterapkan AS, termasuk kenaikan tarif terhadap China hingga 20%. Kondisi ini meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga tiga kali tahun ini. Sementara itu, perusahaan-perusahaan di AS dilaporkan mulai meneruskan kenaikan harga akibat tarif kepada konsumen, yang semakin sensitif terhadap perubahan harga.
Williams juga menyebut bahwa ekspektasi inflasi terus dipantau dengan ketat. Meski pembicaraan mengenai tarif memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga jangka pendek, ia belum melihat indikasi kuat bahwa hal ini akan berdampak pada inflasi jangka panjang.
Dalam wawancara terpisah, Gubernur The Fed Chicago, Austan Goolsbee, mengungkapkan bahwa tarif yang berkepanjangan dapat memaksa perusahaan menaikkan harga, terutama di sektor manufaktur otomotif. Ia menilai bahwa ketidakpastian ini menyulitkan The Fed dalam menilai kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, menurutnya, bank sentral perlu lebih berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya terkait kebijakan moneter.
