Pemerintahan Donald Trump mulai memangkas ribuan pegawai federal yang masih dalam masa percobaan sebagai bagian dari kebijakan perampingan birokrasi. Langkah ini diinstruksikan oleh Kantor Manajemen Personalia (OPM) kepada berbagai lembaga pemerintah AS dalam pertemuan pada Kamis (13/02/2025).
Dalam pertemuan tersebut, OPM merekomendasikan agar pegawai probationary diberhentikan, kecuali dalam kondisi tertentu. Sebelumnya, OPM telah meminta lembaga-lembaga federal memprioritaskan PHK bagi pegawai berkinerja buruk. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk memangkas jumlah pegawai negeri secara besar-besaran.
Sejak dilantik untuk masa jabatan kedua tiga minggu lalu, Trump telah mempercepat pemangkasan birokrasi. Elon Musk, yang kini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), juga terlibat dalam meninjau pengeluaran lembaga pemerintah guna menemukan peluang penghematan anggaran.
Berdasarkan aturan layanan sipil AS, pegawai federal umumnya menjalani masa percobaan selama satu tahun sebelum mendapatkan status tetap. Dalam periode ini, mereka bisa diberhentikan dengan alasan apa pun, kecuali terkait diskriminasi atau perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower).
Di berbagai lembaga, kebijakan ini langsung berdampak. Administrasi Layanan Umum (GSA) telah memberi tahu pegawai probationary mengenai PHK melalui pertemuan internal pada Rabu dan Kamis lalu. Sementara itu, Departemen Energi mengumumkan bahwa 90% pegawai probationary akan diberhentikan dengan alasan kinerja buruk. Departemen ini diketahui memiliki 15.443 pegawai per Mei 2024.
Dalam pernyataan resminya, juru bicara GSA menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Trump untuk menyesuaikan jumlah pegawai federal dengan kebutuhan birokrasi. Namun, hingga kini Departemen Energi belum memberikan tanggapan resmi terkait pemangkasan pegawai dalam jumlah besar ini.
Langkah Trump ini menegaskan arah kebijakan yang lebih agresif dalam merampingkan struktur pemerintahan, sekaligus memperketat standar perekrutan pegawai federal. Namun, kebijakan ini juga berpotensi memicu ketidakpastian di kalangan birokrat AS, terutama bagi mereka yang masih dalam masa percobaan.
