Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum yang membuka kemungkinan pemberlakuan tarif sebagai respons terhadap pajak layanan digital yang dikenakan beberapa negara pada raksasa teknologi AS seperti Alphabet dan Meta. Langkah ini memperluas ketegangan perdagangan global yang telah berlangsung lama.
Trump menugaskan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan terhadap negara-negara yang menerapkan pajak digital. Pemerintah AS menilai pajak tersebut merugikan perusahaan teknologi Amerika dan menguntungkan negara asing secara tidak adil.
Pemerintahan Trump juga akan meninjau kebijakan Uni Eropa dan Inggris yang diduga mendorong perusahaan AS mengembangkan produk yang membatasi kebebasan berbicara. Wakil Presiden JD Vance menegaskan bahwa peraturan semacam ini telah menekan suara konservatif di platform digital.
Pajak layanan digital telah menjadi sumber ketegangan antara AS dan beberapa negara, terutama Prancis yang menerapkan pajak bagi perusahaan multinasional teknologi AS. Meski sebelumnya ada negosiasi untuk mencabut pajak tersebut, kesepakatan global tak kunjung tercapai, membuat Trump kembali mempertimbangkan tarif balasan.
Langkah ini berisiko memperburuk hubungan AS dengan sekutu Eropa, terutama Prancis, yang menegaskan akan tetap menerapkan pajak digital. Jika tarif diberlakukan, ini bisa menjadi pukulan bagi industri teknologi AS yang bergantung pada pasar global.
Trump telah menjadikan kebijakan tarif sebagai alat utama dalam masa jabatan keduanya. Selain tarif untuk membalas pajak digital, ia juga menerapkan tarif 10% atas impor China, serta mengancam tarif 25% pada baja, aluminium, mobil, semikonduktor, dan obat-obatan.
Di tengah kebijakan ini, para eksekutif teknologi berusaha menjaga hubungan dengan Trump, termasuk dengan menghadiri pertemuan di Mar-a-Lago dan pelantikannya. Namun, kebijakan tarif justru bisa memperumit operasional perusahaan teknologi yang mengandalkan rantai pasokan global.
